Radar Nusantara Probolinggo - Menanggapi pernyataan kontroversial dari sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Probolinggo saat RDP bersama DPRD setempat, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Independen Hukum dan Transparansi (DPP LSM LIHAT) angkat bicara keras.
Ketua Umum DPP LSM LIHAT, Agus Sugianto, menyatakan bahwa tudingan yang dilontarkan oleh PAPDESI kepada LSM sebagai pihak yang hanya "menakut-nakuti" kepala desa adalah bentuk pernyataan tendensius, tidak berdasar, serta mencerminkan kegugupan terhadap peran kontrol sosial yang dilakukan oleh elemen masyarakat sipil.
"Kami sangat menyayangkan ucapan yang dilontarkan dalam forum resmi oleh para kepala desa yang seharusnya menjadi teladan dalam keterbukaan, bukan malah membenturkan fungsi pengawasan publik dengan kepentingan kekuasaan anggaran. Jangan salahkan cermin ketika wajah sendiri yang kotor,” tegas Agus Sugianto dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (29/05/2025).
Agus menegaskan, kehadiran LSM, termasuk DPP LSM LIHAT, adalah bagian dari amanah konstitusi dan semangat reformasi yang mewajibkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara. LSM bukan musuh kepala desa, melainkan mitra kritis agar pengelolaan anggaran dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan memperkaya kelompok tertentu.
“Jangan semua LSM digeneralisasi sebagai pengganggu. Kalau memang tidak menyimpang, mengapa harus takut diperiksa? Justru seharusnya para kepala desa berterima kasih karena ada masyarakat sipil yang mau mengawasi agar mereka tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan wewenang,” lanjutnya.
Dalam pernyataannya, DPP LSM LIHAT juga menyampaikan dukungan kepada semua elemen masyarakat dan penegak hukum untuk menindak tegas setiap penyalahgunaan dana desa yang terindikasi merugikan keuangan negara. Agus menyebut, pihaknya siap bersinergi dengan lembaga hukum, inspektorat, hingga BPKP untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di tingkat desa.
“Kami tegaskan, DPP LSM LIHAT akan terus berada di barisan depan dalam mengawal dana rakyat. Kami tidak akan diam jika ada upaya membungkam kontrol sosial. Kami bukan musuh, tapi jika dianggap pengganggu oleh para penguasa anggaran yang korup, maka kami akan menjadi lawan yang tidak akan mundur,” pungkasnya.
Sebagai penutup, DPP LSM LIHAT menyerukan kepada seluruh LSM, media, dan ormas yang konsisten menjaga semangat pengawasan dan pemberantasan korupsi untuk tetap solid dan tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak manapun, termasuk dari kelompok-kelompok birokrasi desa yang alergi terhadap transparansi
(*)